Ruang Publik, untuk Siapa?

Pernahkah Anda memperhatikan desain ruang publik yang terasa… aneh? Bangku yang terlalu pendek, sandaran miring, atau dipenuhi tonjolan logam. Mungkin sekilas tampak seperti pilihan estetika yang unik, tetapi seringkali ada maksud tersembunyi di baliknya: ‘arsitektur hostil’. Desain ini secara halus – atau terkadang terang-terangan – mencegah orang, terutama tunawisma, untuk beristirahat atau berlama-lama di ruang publik.

Fenomena ini memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, ada argumen tentang menjaga kebersihan dan keamanan. Sebagian pihak berdalih desain ini diperlukan untuk mencegah aktivitas kriminal atau vandalisme. Namun, di sisi lain, muncul kritik tajam. Banyak yang memandang arsitektur hostil sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok marginal. Ini membatasi akses mereka ke ruang publik yang seharusnya menjadi milik semua orang.

Bayangkan, bagaimana rasanya menjadi tunawisma yang kelelahan, mencari tempat berteduh sejenak, hanya untuk menemukan bangku-bangku yang dirancang agar mustahil untuk diduduki dengan nyaman? Bukankah ini bentuk pengucilan yang terselubung?

Praktik ini juga menimbulkan pertanyaan etis tentang bagaimana kita mendesain kota dan ruang bersama. Apakah kita membangun kota untuk semua warganya, atau hanya untuk segelintir orang yang dianggap ‘layak’? Dalam konteks demokrasi, akses ke ruang publik sangat penting, bahkan mungkin lebih krusial daripada urusan teknis seperti PemiluNegara sekalipun. Akses yang adil ke ruang publik memungkinkan warga untuk berkumpul, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Merangkul Inklusivitas

Kita perlu mendesain kota yang inklusif, yang merangkul semua warganya, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka. Arsitektur hostil adalah antitesis dari inklusivitas tersebut. Sudah saatnya kita mengkaji ulang pendekatan kita terhadap desain ruang publik dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang.